Sejarah Marhaenisme Bung Karno
Marhaenisme diambil dari nama
Marhaen yang merupakan sosok petani miskin yang ditemui Sukarno. Kondisi
prihatin yang dialami seorang petani miskin itu telah menerbitkan inspirasi
bagi Sukarno untuk mengadopsi gagasan tentang kaum proletar yang khas Marxisme.
Belum diketahui dengan pasti – sebab Sukarno hanya menceritakan pertemuannya
saja – kapan pertemuan dengan petani itu belangsung. Sehingga banyak pihak yang
mempertanyakan, benarkah ada pertemuan itu? Ataukah pertemuan itu hanya rekaan
Sukarno saja? Belum ada jawaban pasti.
Namun dalam Penyambung Lidah
Rakyat (Cindy Adams) ia bercerita mengenai pertemuan itu terjadi di Bandung
selatan yang daerah persawahannya terhampar luas. Ia menemui seorang petani
yang menggarap sawahnya dan menanyakan kepemilikan dan hasil dari sawah itu.
Yang ia temukan adalah bahwa walaupun sawah, bajak, cangkul adalah kepunyaan
sendiri dan ia mengejakannya sendiri hasil yang didapat tidak pernah mencukupi
untuk istri dan keempat anaknya. Petani itu bernama Marhaen.Namun, yang jelas,
Sukarno mengembangkan gagasan sentral Marhaenisme jelas-jelas bersumber pada
Marxisme. Bahkan, banyak yang menyatakan bahwa Marhaenisme merupakan Marxisme
yang diterapkan di Indonesia.
Sejak 1932, ideologi Marhaenisme
telah mewarnai wacana politik di Indonesia. Pada 4 July 1927 ia mendirikan PNI
dimana Marhaenisme menjadi asas dan ideologi partai di tahun 1930-an. Dalam
bukunya berjudul Indonesia Menggugat, Sukarno sangat menekankan pentingnya
penggalangan massa untuk sebuah gerakan ideologis. Menurut penafsiran Sutan
Syahrir, Marhaenisme sangat jelas menekankan pengumpulan massa dalam jumlah
besar. Untuk ini, dibutuhkan dua prinsip gerakan yang kelak dapat dijadikan
pedoman dalam sepak-terjang kaum Marhaenis. Ditemukanlah dua prinsip
Marhaenisme, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Untuk menjelaskan
kedua prinsip itu, Sukarno telah mengadopsi pemikiran dari Jean Jaurhs
(sosialis) dari Perancis dan Karl Kautsky (komunis) dari Jerman. Ajaran Jaurhs
yang melawan sistem demokrasi parlementer digunakan oleh Sukarno untuk
mengembangkan sikap para Marhaenis yang wajib taat pada pemimpin revolusi,
tanpa boleh banyak tanya soal-soal yang pelik dalam bidang politik.
Sedangkan dari Karl Kautsky,
Sukarno makin dalam mendapatkan keyakinan bahwa demokrasi parlementer merupakan
sistem masyarakat borjuis yang tidak mengenal kasihan pada kaum yang miskin.
Bahkan didalam bukunya yang berjudul “Dibawah Bendera Revolusi”, Sukarno
benar-benar terpengaruh oleh Kautsky, dengan menyatakan bahwa seseorang tidak
perlu untuk menjadi komunis jika hanya ingin mencermati demokrasi sebagai benar-benar
produk masyarakat borjuis.
Selanjutnya Sukarno menyatakan
bahwa setiap Marhaenis harus menjadi revolusioner sosial, bukan revolusioner
borjuis, dan sosok itu dijuluki Sukarno sebagai sosio-nasionalisme atau
nasionalisme marhaenis. Namun, pada 26 November 1932 di Yogyakarta, Sukarno
menandaskan bahwa Partai Indonesia dimana ia berkumpul, tidak menginginkan
adanya pertarungan kelas. Disini jelas Sukarno memperlihatkan awal watak
anti-demokrasinya dan hendak menafikan keberadaan pertarungan kelas sebagai tak
terpisahkan untuk memperjuangkan kelas lemah yang tertindas.
Kediktatoran Sukarno juga mulai
terlihat sejak konsep Marhaenisme berusaha diwujudkannya menjadi ideologi
partai. Syahrir dan Hatta yang memperkenalkan kehidupan demokratis didalam
Partindo (Partai Indonesia) pelan-pelan dipinggirkan dan kehidupan partai mulai
diarahkan pada disiplin ketat dan tunduk pada pucuk pimpinan. Untuk menempuh
ini Sukarno tidak menggunakan cara yang ditempuh oleh Lenin yang pernah
menjelaskan secara logis kepada kelompok Mesheviks ketika Lenin menjadi
diktator. Jalan yang ditempuh Sukarno hanyalah sibuk dengan
penjelasan-penjelasan pentingnya keberadaan partai pelopor yang memiliki massa
besar.
Bagi Sukarno, menegakkan ideologi
Marhaenisme lebih penting ketimbang membangun kehidupan demokratis. Sembari
mengutip Karl Liebknecht, ideolog komunis Jerman, Sukarno menegaskan bahwa
massa harus dibuat radikal dan jangan beri kesempatan untuk pasif menghadapi
revolusi. Meski kelak sesudah kemerdekaan tercapai, penganut Marhaenisme
cenderung bergabung dengan partai Murba, namun Marhaenisme ini lebih
menyepakati tafsiran Tan Malaka tentang Marhaenisme.