PANDEGALANG (LIDINEWS) - Puluhan mahasiswa
yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandegalang
menggelar aksi terkait kendaraan dinas bupati pandeglang yang memiliki harga
fantastis, Senin (18/03/2019).
Indra A. Patiwara, Ketua DPC GMNI
Pandegalang mengatakan bahwa kondisi pandeglang yang masih terpuruk dan masih
membutuhkan pembangunan,ekonomi,sosial dan kesehatan itu yang harus menjadi
perhatian pemerintah daerah kabupaten pandeglang karna itu pokok yang
dibutuhkan oleh masyarakat pandeglang saat ini.
LIHAT JUGA : Gempa M 5,5 Guncang Aceh Singkil
“Yang dibutuhkan oleh masyarakat
pandeglang adalah pembagunan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang bisa langsung
dirasakan oleh masyarakat bukan kendaraan dinas yang hanya bisa dirasakan oleh
pejabat daerah,” katanya.
Ia juga menejalskan, RPJMD seharusnya jadi
bahan acuan untuk membngun pandeglang, karena target capaian pembangunan harus
terrealisasikan, peningkatan PAD harus lebih digenjot lagi, karena potensi PAD
daerah kita banyak.
“pemebelian mobil dinas yang fantastis itu
adalah sebuah bentuk kinerja bupati yang kebijakannya tidak masuk akal sehat,”
jelasnya.
LIHAT JUGA : Moderamen GBKP Akan Bentuk Relawan Secepatnya
Indra juga menyebutkan bahwa, DPRD yang
harusnya menjadi perwakilan rakyat,seharusnya menolak apa yang diusulkan oleh
bupati, akan tetapi patut diduga ada indikasi kongkalikong dengan bupati
sehingga ketika pengesahan anggaran utuk membli mobil RANDIS Toyota Land
Cruiser Prado seharga 1,9M bisa disahkan.
“DPRD sebagai reperesetatif dari rakyat,
wajib memeperhatikan segaka kebutuhan dasar masyarakat dengan membahasnya di
sidang-sidang paripurna, mengawal aspirasi keluhan masyarakat Pandeglang, bukan
mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan,” sebutnya.
LIHAT JUGA : 10 Universitas Terbaik Di Indonesia Pada Tahun 2019
Dalam aksinya, Sahroni Korlap aksi menuntut
agar pemerintah pandeglang melelang kembali kendaraan dinas dan uangnya
dioembalikan kepada masyarakat.
“Pemkab harus melelang kembali kendaraan
dinas bupati, BPK harus benar benar mengaudit keuangan pemkab pandeglang,”
sebutnya.
LIHAT JUGA : PSI Kritik Keras Partai Nasionalis, Termasuk Koalisi Jokowi
Ia juga meminta KPK turun tangan apabila
ada indikasi korupsi dalam pengadaan kendaraan dinas bupati pandeglang.
“KPK harus turun tangan apabila ada
indikasi korupsi terkait pengadaan kendaraan dinas tersebut,” pintanya.
Selain GMNI juga menuntut agar Asda III,
BANGGAR DPRD Pandeglang, KOMISI I bertanggung jawab atas pengadaan kendaraan
dinas tersebut.
(Arjun, BU-04).




