GMNI Tuntut Pemkab Pandeglang Lelang Mobil Dinas Baru Bupati
loading...
loading...

GMNI Tuntut Pemkab Pandeglang Lelang Mobil Dinas Baru Bupati

Admin
Monday, March 18, 2019



            PANDEGALANG (LIDINEWS) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandegalang menggelar aksi terkait kendaraan dinas bupati pandeglang yang memiliki harga fantastis, Senin (18/03/2019).

Indra A. Patiwara, Ketua DPC GMNI Pandegalang mengatakan bahwa kondisi pandeglang yang masih terpuruk dan masih membutuhkan pembangunan,ekonomi,sosial dan kesehatan itu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten pandeglang karna itu pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat pandeglang saat ini.

“Yang dibutuhkan oleh masyarakat pandeglang adalah pembagunan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat bukan kendaraan dinas yang hanya bisa dirasakan oleh pejabat daerah,” katanya.

Ia juga menejalskan, RPJMD seharusnya jadi bahan acuan untuk membngun pandeglang, karena target capaian pembangunan harus terrealisasikan, peningkatan PAD harus lebih digenjot lagi, karena potensi PAD daerah kita banyak.
  

             “pemebelian mobil dinas yang fantastis itu adalah sebuah bentuk kinerja bupati yang kebijakannya tidak masuk akal sehat,” jelasnya.

LIHAT JUGA : Moderamen GBKP Akan Bentuk Relawan Secepatnya


Indra juga menyebutkan bahwa, DPRD yang harusnya menjadi perwakilan rakyat,seharusnya menolak apa yang diusulkan oleh bupati, akan tetapi patut diduga ada indikasi kongkalikong dengan bupati sehingga ketika pengesahan anggaran utuk membli mobil RANDIS Toyota Land Cruiser Prado seharga 1,9M bisa disahkan.

“DPRD sebagai reperesetatif dari rakyat, wajib memeperhatikan segaka kebutuhan dasar masyarakat dengan membahasnya di sidang-sidang paripurna, mengawal aspirasi keluhan masyarakat Pandeglang, bukan mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan,” sebutnya.
  

LIHAT JUGA : 10 Universitas Terbaik Di Indonesia Pada Tahun 2019


Dalam aksinya, Sahroni Korlap aksi menuntut agar pemerintah pandeglang melelang kembali kendaraan dinas dan uangnya dioembalikan kepada masyarakat.

“Pemkab harus melelang kembali kendaraan dinas bupati, BPK harus benar benar mengaudit keuangan pemkab pandeglang,” sebutnya.
  
 

LIHAT JUGA : PSI Kritik Keras Partai Nasionalis, Termasuk Koalisi Jokowi


Ia juga meminta KPK turun tangan apabila ada indikasi korupsi dalam pengadaan kendaraan dinas bupati pandeglang.

“KPK harus turun tangan apabila ada indikasi korupsi terkait pengadaan kendaraan dinas tersebut,” pintanya.

 

Selain GMNI juga menuntut agar Asda III, BANGGAR DPRD Pandeglang, KOMISI I bertanggung jawab atas pengadaan kendaraan dinas tersebut.
(Arjun, BU-04).

loading...

Mahasiswa