- sumber dari segala sumber hokum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD;
- cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
- sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.
- untuk menjamin kepentingan dan hak asasi rakyat dari kemungkinan penindasan atau kesewenangan-wenangan penguasa/pemerintah
- memastikan tiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya.
- menjamin pelaksanaan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional
- membuat hubungan antar warga negara dan warga negara dengan pemerintahan selaras, serasi, dan seimbang.
- menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, adil, damai dan sejahtera.
- Mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM),
- Memiliki lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak, serta dalam melaksanakan tugasnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan manapun,
- Adanya peradilan, hukum, dan saksi hukum yang tidak memihak, dan
- Dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, segala sesuatunya berdasarkan hukum.
- membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- melaksanakan ketertiban dunia.
- negara Indonesia mempunyai falsafah dasar pancasila yaitu ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpn oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
- Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
- Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, Penelenggara Negara, Pelaksana Pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional.
