JEMBER (LIDINEWS)
– Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, SH, Wakapolri periode 2013-2014,
dengan tegas mengatakan bahwa proses hukum yang dialami Lau Djin Ai alias
Kristin hingga ke persidangan terindikasi akal-akalan, dan dinilai sebagai
kejahatan luar biasa.
“Ibu Kristin
bukan teroris dan bukan penjahat kriminal, kenapa harus ditahan, saya masih
menghormati Kepolisian karena saat dipenyidikan tidak ditahan, tetapi saat
masuk ranah Kejaksaan, kenapa ditahan? ini luar biasa,” ucapnya kepada sejumlah
awak media. Minggu (17/03/2019).
Sesuai
pengalaman saya di Kepolisian selama 35 tahun, kata Oegroseno, biasanya kalau
Polisi tidak menahan, maka Jaksa juga, maka ini sangat aneh. Saya sudah baca UU
dan PP nya, tidak ada, menurut saya Bu kristin tidak bisa dipidanakan.
Menurut
Oegroseno, jika mengacu kepada UU no 5 th 90, PP no 7 th 99, tentang
perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa, maka justru peran pemerintah dalam
melindungi masyarakat yang peduli hayati dan lingkungan patut dipertanyakan.
“Ini kan menyangkut ciptaan Tuhan, jadi ini
soal peran pemerintah dalam membantu masyarakat, makanya orang seperti ibu
Kristin ini kalau meninggal layak masuk taman makam pahlawan atas jasanya
dibidang hayati dan lingkungan,” tandasnya.
Sebagai
mantan Perwira Tinggi di Institusi Kepolisian, Oegroseno mengaku jika
kedatangannya ke wilayah Jember memang terkait dengan persidangan Ibu Kristin,
namun tidak bermaksud untuk melakukan intervensi atau sejenisnya.
LIHAT JUGA : Perempuan Berzodiak Ini Jago Buat Pria Jatuh Cinta, Menggemaskan!
“Tidak ada
maksud untuk intervensi, hanya saja menurut saya tidak ada pasal yang layak
dituduhkan kepada Ibu Krisitin, karena beliau ini sangat membantu pemerintah,
lantas perhatiannya dimana, pemerintah tidak care, kalau ada pejabat yang hanya
memelihara satwa itupun biasanya karena pemberian, lha orang ini justru yang
menangkar,” tuturnya.
Oegroseno
berharap, kedepan tidak ada lagi orang-orang seperti Ibu Kristin yang menjadi
korban kriminalisasi. “Maka persidangan ini harus dikontrol oleh masyarakat,
karena ada indikasi konspirasi kejahatan yang luar biasa,” tegasnya.
Dia
menuturkan, bahwa Ibu Kristin sudah bertahun tahun menjadi penangkar dan sudah
pernah punya ijin, maka pemerintah melalui BKSDA berkewajiban untuk melayani.
“Kalau
ijinnya mati ya harus diperpanjang, ada yang kurang ya diperbaiki, lha ini kok
malah dibawa ke pengadilan dan di pidana, ini akal-akalan yang nanti perlu
disempurnakan, siapapun Presidennya, kasian masyarakat,” kristisnya.
Ogroseno
berjarap agar pemahaman soal UU no 5 th 90, PP no 7 th 99, tentang perlindungan
terhadap tumbuhan dan satwa, menjadi pokok bahasan bersama seluruh aparat
penegak hukum, baik itu Kepolisian, Jaksa maupun Pengadilan.
“Sesuai
pengalaman saya saat menjabat Kapolda di Sulteng, bagaimana kalau disitu ada ancaman
hukuman mati dan ternyata itu salah. Maka hukum harus ditegakkan. Hukum harus
jadi panglima, jangan dibalik, panglima jadi hukum,” paparnya.
Diakhir
paparannya dengan sejumlah awak media, Oegroseno kembali menegaskan jika
kedatangannya ke Jember tidak bermaksud atau bertujuan untuk mempengaruhi Jaksa
dan Hakim.