Rabu, 20 Maret 2019

Medan (LIDINEWS) - Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu sudah memeriksa 7 orang pejabat, untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil rental yang digunakan untuk operasional di PDAM Tirtanadi Sumut.

"Hingga saat ini, sudah 7 orang pejabat di PDAM Tirtanadi Sumut yang diperiksa, dengan status saksi. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan termasuk Dirut Sutedi Suharjo," kata Dirreskrimsus Poldasu Kombes Pol.Rony Samtana melalui Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, Rabu (20/3/2019).

Ke tujuh pejabat itu, jelas Nainggolan yakni, Kepala Divisi (Kadiv) Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DR. Hj. Feby Milanie,ST.MM, Syaiful Bahri Nasution SE selaku Kepala Divisi Keuangan, Syahrial ST selaku Kepala Divisi Perencana.

LIHAT JUGA : 10 Universitas Terbaik Di Indonesia Pada Tahun 2019

Kemudian, Anton Simatupang, selaku Kabid Pengawasan, Halimatussadiah selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan, Akhmad Samari ST selaku Kepala Unit Bengkel dan Reiza Fairuz selaku Kepala Divisi Rental PT. Adi Sarana.

Disebutkan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, pemanggilan saksi-saksi juga masih berlangsung termasuk dari perusahaan penyedia mobil rental. "Kasusnya masih tahap penyelidikan, belum ditingkatkan ke tahap penyidikan," sebutnya.

USUT TUNTAS

Menanggapi dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Sumut, praktisi hukum, Zulheri Sinaga meminta Poldasu serius melakukan penyelidikan dan mengusut sampai tuntas.

Perusahaan penyedia air minum itu, menurut Zulheri "Gudangnya" korupsi, yang harus diusut tuntas. "Kasus ini sebenarnya menjadi pintu masuk penyidik Poldasu untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi. Bila Poldasu serius, tidak menjadi sulit tetapi bila tidak mampu, sebaiknya segera angkat 'bendera', agar kasus itu diambil alih KPK yang lebih berkompeten," tegas Zulheri.

Pengacara yang dikenal kritis itu mengingatkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ir.Azzam Rizal saat menjadi Dirut PDAM Tirtanadi. Seharusnya, kata Zulheri, kasus yang menghukum Azam Rizal masuk ke LP Tanjung Gusta, menjadi pelajaran bagi pejabat di PDAM Tirtanadi.

LIHAT JUGA : PSI Kritik Keras Partai Nasionalis, Termasuk Koalisi Jokowi

"Proyek pengadaan mobil rental untuk operasional perusahaan tentu memakan biaya yang lumayan besar. Penanganan kasus seperti ini apalagi sampai memakan biaya milyaran rupiah, harus dilakukan serius dan tidak tertutup kemungkinan seorang Direktur Utama (Dirut), terlibat dalam kasus ini," tegasnya.

Poldasu, sebut Zulheri Sinaga, dalam menangani kasus ini sebaiknya memberikan informasi transparan dengan menjalankan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sudah sejauhmana penyelidikan harus terbuka, tetapi soal materi tidak bisa disebutkan karena itu menjadi rahasia penyidikan. Artinya, kasus korupsi harus menjadi prioritas yang harus dituntaskan.

LIHAT JUGA : Arjuna Munthe Kutuk Penembakan Terhadap Jemaah Al Noor Dan Linwood

"Kalau penangananya main-main atau terkesan mandeg, saya pikir penyidik kurang memahami, KPK harus turun tangan sehingga apa yang dikatakan penyidikan kasus korupsi menjadi prioritas dapat terpenuhi," tegasnya.

Sementara informasi diperoleh, proyek pengadaan kenderaan untuk operasional perusahaan PDAM Tirtanadi Sumut dinilai teramat janggal karena dalam proses tender diduga sarat permainan. Bahkan disebut-sebut dimonopoli salah satu perusahaan yang diduga atas petunjuk Dirut PDAM Tirtanadi.

Proyek pengadaan mobil rental puluhan unit itu diduga terjadi mark up harga, semisal dalam tender disebutkan mobil yang akan digunakan tahun 2018 namun yang dijadikan tahun 2015 dengan harga yang sama. (Arjun, Matatelinga)