Defenisi Marhaen
Istilah
Marhaen tidaklah jatuh dari langit sebagai sebuah ilham. Ia merupakan hasil
pergumulan teoritis dan observasi. Dan, saya kira, teori ini terus mengalami
pengembangan dan penyimpulan-penyimpulan.
Sekarang, kita ke pertanyaan: apa itu “Marhaen”?
Di atas
kita sudah menemukan kategori-kategori marhaen: pertama, ia merupakan pemilik
produksi kecil. Kedua, ia tidak menyewa atau mempekerjajakan orang lain. Alat
produksi itu dikerjakan dengan tenaga sendiri (plus keluarga). Ketiga, ia tidak
punya majikan. Keempat, hasil produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri dan keluarganya. Kadang hasil produksinya pas-pasan.
Singkat
kata, Bung Karno mendefenisikan Marhaen sebagai berikut: seorang marhaen adalah
seorang yang mempunyai alat produksi kecil; seorang kecil dengan alat produksi
kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri.
Dalam
terminologi marxis, ini mungkin sepadan dengan istilah “borjuis kecil”. Namun,
Soekarno memberi penekanan pada istilah marhaen ini dengan perkataan “kaum
melarat Indonesia”. Artinya, meskipun ia pemilik produksi kecil—mungkin mirip
dengan borjuis kecil—tetapi ia hidup sangat melarat.
Dengan
demikian, istilah marhaen mencakup petani kecil, pedagang kecil, pemilik usaha
kecil, dan lain-lain.
Dalam
perkembangannya, Soekarno mulai memasukkan proletar sebagai bagian dari Marhaen
Indonesia. Pada tahun 1960-an, Soekarno menyebut kaum Marhaen itu terdiri dari
tiga unsur: unsur kaum miskin proletar Indonesia (buruh), unsur kaum tani
melarat Indonesia, dan unsur kaum melarat Indonesia lainnya.
Saya
kira, pengembangan ini tak lebih dari sebuah kebutuhan politik saat itu, yakni
menyatukan seluruh kaum tertindas Indonesia ke dalam sebuah persatuan
revolusioner atau sering disebut “sammenbundeling van alle revolutionaire krachten”.
Dasar Teoritis
Menurut bung Karno, istilah
proletar—yang populer di Eropa—tidak tepat untuk menjelaskan kategori-kategori
yang disebut marhaen itu. sebab, bagi Soekarno, istilah proletar sudah jelas:
orang yang tidak punya hasil produksi dan, karena itu, menjual tenaga kerjanya
pada orang lain/majikan. Dan ia menerima upah dari menjual tenaga kerjanya itu.
Berbeda kan?
Nah, di era Bung Karno itu, proletar
memang sudah ada. Soekarno juga mengakui hal itu. Hanya saja, bagi Soekarno,
bagian terbesar dari kaum tertindas Indonesia bukan proletar, melainkan yang
masuk kategori Marhaen itu.
Kenapa bisa
demikian?
Ini tidak terlepas dari perkembangan
kapitalisme di Indonesia. Kata Soekarno, kapitalisme di Indonesia itu, yang
dibawa oleh kolonialisme Belanda, punya kekhususan. Apa kekhususannya?
Ketika Belanda hendak menancapkan
kuku-kuku kolonialismenya di Indonesia, negeri kincir angin itu masihlah
terbelakang. Tan Malaka menyebutnya “negeri tani dan tukang warung kopi yang
kecil-kecil.” Jadi, belanda sendiri belum merupakan negara industrialis saat
itu. Sangat berbeda dengan Inggris, misalnya, yang sudah berkembang pesat sejak
mengalami revolusi industri.
Kolonialisme ala Belanda ini membawa
dampak. Belanda datang ke Indonesia berlagak bak saudagar. Apa yang terjadi?
untuk memaksakan monopolinya di Indonesia, VOC melakukan pemaksaan dan
perampasan. Mirip dengan akumulasi primitif dalam masyarakat pra–kapitalis.
Merampas barang dagangan—khususnya rempah-rempah–dan kemudian di jual di
pasar internasional.
Di jaman cultural stelsel tetap saja
begitu. Hanya saja, di sini kapitalis Belanda sudah mulai menanamkan modalnya
di Indonesia. Itulah mengapa Bung Karno menyebut imperialisme Belanda itu
sebagai “finance-capital”.
Namun, sebagian besar kapital itu
jatuhnya di sektor pertanian/perkebunan. Sebagian besar kapital Belanda
itu—hampir 75%, kata Soekarno—hanya menghasilkan onderneming-onderneming:
onderneming teh, onderneming tembakau, onderneming karet, onderneming kina,
dan lain sebagainya. Di Hindia-Belanda (Indonesia), kata Soekarno, yang dominan
adalah kapitalisme pertanian.
Perkembangan kapitalisme yang
demikian, kata Bung Karno, tidak menghasilkan proletar murni. Yang terjadi,
kapitalisme pertanian ini menghasilkan susunan sosial masyarakat paling banyak
merupakan kaum tani yang melarat.
Sudah begitu, kolonialisme Belanda
tidak menghasilkan konsentrasi dan pemusatan industri modern di kota-kota.
Akibatnya, kota di Indonesia tidak tumbuh sebagaimana layaknya kota-kota di
Eropa. Hingga awal abad ke-20, mayoritas rakyat Indonesia, yakni 70-80%, masih
tinggal di daerah pedesaan.
Ini berbeda dengan di eropa. Eropa
benar-benar terindustrialisasi. Terjadi konsentrasi dan pemusatan produksi di
kota-kota. Ini menghasilkan kaum proletar 100% (murni). Bahkan, klas
proletar tumbuh menjadi bagian terbesar di dalam masyarakat.
Sudah begitu, kata Bung Karno, hasil
produksi onderneming itu dijual di eropa. Akibatnya: ini uang bekerja di
Indonesia, menggaruk kekayaan alam Indonesia, dibawa ke negeri Belanda untuk
dijual di eropa, mendapat untung di eropa, untung itu dibawa lagi ke Indonesia,
ditanam lagi Indonesia, menggaruk kekayaan alam Indonesia..dan seterusnya.
Karena kapital Belanda itu
orientasinya ekspor alias bergantung pada pasar eropa, maka politik kolonial
Belanda di Indonesia tak berkepentingan untuk meningkatkan daya beli rakyat
Indonesia. Karena itu, tidak pula berkepentingan meningkatkan pengetahuan
rakyat Indonesia.
Ini berbeda sekali dengan
kolonialisme Inggris di India, misalnya. Kapitalisme inggris, kata Bung Karno,
lebih banyak ke perdagangan dan pengambilan bahan baku. Imperialisme dagang ini
memerlukan pasar. Maka, imperialisme Inggris di India berkepentingan untuk
tidak membunuh daya beli rakyat India. Imperialisme Inggris juga membiarkan
berdirinya sekolah-sekolah dan Universitas. Lahirlah nama besar: Tilak,
Mahatma Gandhi, Das, Tagore, Dr. C. Bose dan Dr. Naye.
Kepeloporan Klas Proletar
Bagi saya, pengidentifikasian
marhaen dalam susunan masyarakat Indonesia tak lebih dari upaya Bung Karno
untuk menarik mayoritas rakyat Indonesia untuk terjun dalam perjuangan
anti-kolonial dan menuju sosialisme.
Proyek ini, bagi saya, sama saja
ketika Mao Tse Tung di Tiongkok melihat arti penting atau signifikansi
kaum tani. Atau, sekarang ini, kaum kiri Amerika Latin melihat signifikansi
dari apa yang disebut “masyarakat asli/pribumi” (indigenous peoples).
Di sini, Bung Karno menjawab problem
kekhususan masyarakat Indonesia. Ia menggunakan analisa klas—tentu saja dari
analisa Marxisme—dengan menerapkannya dalam konteks Indonesia. jadi, Soekarno
tidak dogmatis.
Meski begitu, dalam proyek
sosialismenya, Soekarno tetap mempercayakan klas proletar sebagai klas pelopor.
Ini sangat
gamblang pada penjelasannya sebagai berikut:
kaum Proletar sebagai klas adalah
hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme. Mereka adalah kenal akan
pabrik, kenal akan mesin, kenal akan listrik, kenal akan cara produksi kapitalisme,
kenal akan kemodernannya abad keduapuluh. Mereka ada pula lebih langsung
menggenggam mati hidupnya kapitalisme di dalam mereka punya tangan,
lebih direct (langsung, ed.)
mempunyai gevechtswaarde anti kapitalisme. Oleh karena itu, adalah
rasionil jika mereka yang di dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme
itu berjalan di muka, jika mereka yang menjadi pandu, jika mereka yang menjadi
“voorlooper”, -jika mereka yang menjadi “pelopor”.
Bung Karno sendiri mengakui
keterbelakangan kaum tani. Kita juga bisa melihat penjelasan Bung Karno soal
kaum tani sebagai berikut:
mereka punya
pergaulan hidup adalah pergaulan hidup “kuno”. Mereka punya cara produksi
adalah cara produksi dari jaman Medang Kamulan dan Majapahit, mereka punya
beluku adalah belukunya Kawulo seribu lima ratus tahun yang lalu, mereka punya
garu adalah sama tuanya dengan nama garu sendiri, mereka punya cara menanam
padi, cara hidup, pertukar-tukaran hasil, pembahagian tanah, pendek seluruh
kehidupan sosial ekonominya adalah masih berwarna kuno, -mereka punya ideologi
pasti berwarna kuno pula!
Tetapi, sekalipun begitu, Soekarno
tidak mengabaikan peranan petani. Ia justru melihat signifikansi kaum tani
melarat ini, bersama dengan pemilik produksi kecil melarat lainnya, sebagai
kekuatan besar dalam revolusi. Sekalipun pimpinan revolusi diletakkan di pundak
kaum proletar.
Karena itu, Bung Karno menyadari,
perjuangan kaum marhaen di Indonesia tidak akan berjalan sukses kalau tidak
menghimpun kaum buruh. Soekarno mengatakan, “pergerakan kaum Marhaen tidak akan
menang, jika tidak sebagai bagian daripada pergerakan Marhaen itu diadakan
barisan “buruh dan sekerja” yang kokoh dan berani.”
Bagaimana
dengan sekarang?
Perkembangan kapitalisme di
Indonesia, seperti juga di negara-negara dunia ketiga lainnya, tidak mengarah
pada “negara industri modern”. Yang terjadi, neoliberalisme justru menciptakan
fenomena “deindustrialisasi”.
Di akhir kekuasaan orde baru,
struktur industri kita menghasilkan kenyataan berikut: pabrik-pabrik yang
mempekerjakan 500 orang atau lebih hanya menyerap sepertiga dari total tenaga
kerja. Sedangkan dua pertiganya bekerja di industri-industri skala menengah
(20-99 pekerja), skala kecil (5-19 pekerja), dan rumah tangga (1-4 pekerja).
Juga, kalau kita melihat data BPS,
jumlah keseluruhan unit usaha di Indonesia mencapai 51,262 juta. Dari total
unit usaha tersebut, terdapat 50,697 atau 98,9% adalah usaha mikro, 520.221
usaha kecil (1,01%), 39.657 usaha menengah (0,08%) dan hanya 4.463 usaha
berskala besar (0,01%). Artinya, 99,99% usaha di Indonesia itu masuk
dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tidak bisa dipungkiri, perkembangan
kapitalisme di Indonesia meningkatkan apa yang disebut sektor informal.
Statistik resmi menyebut angka pekerja sektor informal di Indonesia mencapai
70%.
Kategori sektor informal adalah
pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala
kecil. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan mikro (asongan, PKL, calo,
dll), Industri pengolahan mikro (industri rumah tangga, kerajinan, dan
lain-lain), dan pertanian mikro (petani menengah, miskin, dan gurem).
Artinya, mayoritas rakyat Indonesia
sekarang ini sebetulnya adalah pemilik produksi kecil. Dan, sebagian besar
mereka itu, menurut saya, adalah orang-orang yang membuka usaha sekedar
untuk survive atau bertahan hidup dari gempuran neoliberal.
Dengan demikian, istilah marhaen
Bung Karno masih relevan untuk sekarang. Ia masih ampuh sebagai alat analis
klas terhadap susunan sosial masyarakat di Indonesia. Ia juga masih efektif
sebagai teori politik dalam kerangka menarik partisipasi mayoritas rakyat
Indonesia ini, yakni kaum melarat, dalam tugas-tugas revolusi di Indonesia.