 |
| Mobil plat merah menjadi pusat amukan massa ketika melewati seberang Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Massa melakukan aksi terkait RKUHP dan RUU KPK serta beberapa isu yang sedang kontroversi di masyarakat. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS. |
Sebab, tuntutan para demonstran sudah dipenuhi sehingga aksi turun
ke jalan tak lagi relevan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR sudah memenuhi tuntutan
mahasiswa dengan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan.
Oleh karena itu, ia meminta mahasiswa pulang ke rumah masing-masing.
"Saya minta kepada teman-teman mahasiswa sebaiknya sudah
cukup penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali ke rumah
masing-masing karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang
disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu menunda KUHP, menunda RUU
Pemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan kepada kami di DPR," kata
Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019)
kemarin.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga
menyampaikan hal yang sama.
Menurut dia, beberapa RUU sudah dinyatakan ditunda pengesahannya
oleh DPR, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, RUU
Minerba, dan RUU Pemasyarakatan (PAS).
Sehingga, Wiranto menilai bahwa aksi demonstrasi dinilai sudah
tidak lagi relevan.
"Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan
pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat maka sebenarnya
demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-Undang
Pemasyarakatan, RKUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah enggak relevan lagi, enggak
penting lagi," kata Wiranto.
Benarkah klaim pemerintah dan DPR itu?
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah
menegaskan masih ada tuntutan demonstran yang belum disetujui.
Salah satunya agar Presiden Joko Widodo mencabut revisi
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi.
Caranya adalah melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perppu).
Namun terkait tuntutan ini, Presiden Jokowi bahkan sudah secara
tegas menyatakan tak akan menerbitkan Perppu KPK.
"Kami menyayangkan sikap Presiden yang masih kukuh dengan
persetujuan awalnya menyetujui revisi UU KPK. Artinya dengan tidak mengeluarkan
perppu berarti tetap setuju dengan UU KPK hasil revisi," kata Dinno.
Dinno menilai UU KPK hasil revisi mengandung banyak pasal yang
dapat melemahkan kerja KPK.
Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang
berstatus ASN dapat mengganggu independensi.
Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan
pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.
Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian
penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK
kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.
"UU KPK ini jelas sangat melemahkan KPK. Kita sangat
menyayangkan sikap presiden, tidak mau menerbitkan Perppu. Artinya Presiden tak
punya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
Bergeming
Sampai kemarin, Presiden Jokowi masih bergeming soal tuntutan
mahasiswa untuk mencabut UU KPK. Pada Selasa siang, Jokowi sempat menerima
perwakilan demonstran di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun kelompok yang diterima adalah perwakilan petani, bukan
mahasiswa.
Tuntutan yang disampaikan para petani juga berkisar seputar
reformasi agraria, bukan pencabutan revisi UU KPK.
Pertemuan itu juga berlangsung tertutup. Media hanya menerima
keterangan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain menerima petani, tak diketahui kegiatan lain Presiden
seharian kemarin karena agenda yang bersifat internal alias tak untuk diliput.
Presiden meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta untuk kembali ke
kediamannya di Istana Bogor pukul 19.15 WIB. Saat itu bentrok antara mahasiswa
dan aparat masih terjadi di sekitar gedung DPR.
Tak ada komentar apapun dari Presiden soal aksi mahasiswa kemarin.
Sementara sehari sebelumnya atau pada Senin (23/9/2019), Presiden
memberi keterangan kepada awak media.
Presiden mengaku mencermati masukan yang diberikan mahasiswa dan
masyarakat sehingga ia meminta DPR menunda pengesahan empat RUU.
Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba,
dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya
hanya sampai 30 September.
"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan
substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat,"
kata Jokowi.
Namun di sisi lain Jokowi menolak memenuhi tuntutan untuk mencabut
UU KPK lewat Perppu.
"Enggak ada (penerbitan Perppu KPK)," tegas dia.
Saat ditanya apa yang membuat Jokowi perbedaan sikap antara RUU
KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.
"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya)
pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan
judul Tuntutan Mahasiswa soal RKUHP Dipenuhi, Bagaimana dengan UU KPK yang
Sudah Diketok DPR?, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/25/tuntutan-mahasiswa-soal-rkuhp-dipenuhi-bagaimana-dengan-uu-kpk-yang-sudah-diketok-dpr?page=4.
Editor: Hasanudin Aco